Lingkup Layanan

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati  hadir untuk memberikan  pelayanan konsultasi permasalahan hukum melalui klinik hukum bagi aparatur sipil negara, pemerintah desa dan masyarakat di kabupaten pati secara tidak berbayar.

Konsultasi Hukum

Memberikan konsultasi hukum dalam Perkara Perdata (misalnya, tanah, waris, gono-gini, pembuatan kontrak dan lain-lain), Perkara Pidana (misalnya tentang sanksi-sanksi pidana dan alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk melaporkan suatu tuduhan pidana dan lain-lain), serta semua permasalahan hukum di bidang tata negara, militer, pemerintahan dan lain-lain)

Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan.

Kontrak/Perjanjian

Melayani untuk memberikan nasehat hukum tentang segala sesuatu yang perlu dicantumkan di dalam setiap akta perjanjian, baik untuk akta perjanjian di bawah tangan maupun akta perjanjian autentik, sehingga dapat meminimalisasi kerugian para pihak apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Mediasi

Pelayanan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.
Jam Buka Pelayanan
Senin - Kamis    :     08.00 - 14.00 WIB
Jumat                :    08.00 - 11.00 WIB

Kontak    
Email : [email protected]