Rabu(22/7/2026) PATI — Pemerintah Kabupaten Pati melalui JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati menerima kunjungan tim Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah beserta Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Setda Kabupaten Pati ini dihadiri oleh Tim Pengelola JDIH Kabupaten Pati, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana, serta pengelola JDIH dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.  Pelaksanaan monev ini bertujuan untuk menilai kinerja pengelolaan JDIH Kabupaten Pati berbasis penilaian E-Report JDIHN, sekaligus sebagai langkah pembinaan dan optimalisasi guna memastikan transparansi serta kemudahan akses produk hukum bagi masyarakat luas. Fokus Evaluasi dan Penguatan Integrasi Hukum. Dalam pemaparannya, Tim Monev Provinsi Jawa Tengah memberikan masukan teknis dan arahan strategis terhadap beberapa instrumen utama tata kelola JDIH. Beberapa aspek penting yang dievaluasi meliputi 1. Kualitas Metadata dan Kelengkapan Dokumen. Memastikan keterkinian (up-to-date) pengunggahan produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), hingga Keputusan Bupati. 2. Keamanan dan Aksesibilitas Website. Penataan antarmuka (interface) agar makin ramah pengguna (user-friendly) dan aman. 3. Perluasan JDIH hingga Tingkat Desa. Mendorong optimalisasi peran pemerintah desa dalam pengelolaan JDIH Desa agar basis data hukum terintegrasi dari tingkat daerah hingga desa. 4. Inovasi Layanan Hukum. Pengembangan fitur digital dan sarana pendukung guna mempermudah pencarian serta pemahaman literasi hukum bagi publik.  Komitmen Memberikan Layanan Terbaik Pemerintah Kabupaten Pati menyambut baik catatan serta rekomendasi yang disampaikan oleh Tim JDIH Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini akan dijadikan bahan acuan dalam pembenahan dan peningkatan sistem pengelolaan JDIH ke depan. "Kami berkomitmen untuk terus menyempurnakan pengelolaan JDIH Kabupaten Pati. Masukan dari Tim Provinsi Jawa Tengah sangat berharga untuk memperkuat sinergi antar-pengelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mewujudkan transparansi informasi hukum yang berkualitas tinggi bagi seluruh elemen masyarakat," ujar perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati. Dengan dilaksanakannya evaluasi rutin ini, diharapkan JDIH Kabupaten Pati tidak hanya mampu mempertahankan kinerjanya sebagai salah satu pengelola dokumentasi hukum terintegrasi di Jawa Tengah, tetapi juga semakin meningkatkan standar pelayanan literasi hukum nasional.